Hukum Perbankan - Tanggung Jawab Bank sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Hukum Perbankan - Tanggung Jawab Bank sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

Dasar Hukum UU No. 11 tahun 2008 “Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks hubungan keperdataan kegiatan transaksi elektronik”

PBI No. 9/15/PBI/2007 “Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum 

Inovasi teknologi dalam industri perbankan :

            - ATM

            - Electronic Bill Payment

            - Phone Banking

            - Debit Card

            - Corporate Internet Banking

            - Internet Banking

Potensi Resiko terhadap Inovasi Teknologi Perbankan :

•       Kejahatan elektronik (Cyber Crime).

            Identity Thief, Carding, Hacking, Cracking, Virues

•       Kerusakan sistem

            Server down

Undang-Undang Terkait tentang Informasi dan Transaksi Electronic.

•       Undang-undang tentang Hak Cipta

•       Undang-undang tentang Hak Paten

•       Undang-undang tentang telekomunikasi

•       Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab dalam Transaksi Elektronik di Dunia Perbankan

KUHPerdata Pasal 1365, 1366 dan 1367

•       Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

“pertanggung jawaban secara hukum dalam perbuatan melawan hukum meliputi : adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian”.

•       Prinsip tanggung jawab hukum secara mutlak.

             “tindakan merugikan tanpa mempersoalkan adanya kesengajaan atau kelalaian”.

•       Prinsip tanggung jawab hukum dengan pembatasan (digunakan perbankan untuk membatasi beban tanggung jawabnya).

Persyaratan Bank yang memiliki e-Banking :

•       Dapat menampilkan kembali informasi transaksi secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan.

•       Dapat melindungi,  keontentikan, kerahasiaan dan akses informasi.

•       Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dengan dilengkapi petunjuk

•       Memiliki mekanisme yang berkelanjutan atau pembaruan.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik:

•       Jika pelaksanaan transaksi elektronik kesalahan atau pelanggaran perbuatan hukum dilakukan sendiri maka menjadi tanggung jawab hukum pelaku.

•       Jika dilakukan melalui pemberian kuasa maka menjadi tanggung jawab pemberian kuasa.

•       Jika perbuatan dilakukan oleh pihak penyedia transaksi elektronik maka menjadi tanggung jawab hukum.

•       Jika perbuatan terjadi akibat gagal operasi dalam transaksi elektronik maka menjadi tanggung jawab pengguna.

Prinsip Pengendalian Pengamanan:

•       Dalam produk ATM (PIN / Personal Indentification Number) dan Chip (SE BI No.13/11/DASP/2011).

•       Kartu Kredit (Chip)

•       E-Banking (token number, user dan password)

•       Phone Banking (me-record seluruh percakapan, no telp, waktu transaksi)

•       SMS Banking (mendaftarkan no tlp utk transaksi)